Rapat Paripurna masa persidangan pertama DPRD Kabupaten Badung tahun sidang 2025 – 2026, Ruang rapat Utama Gosana ,Kantor DPRD Kabupaten Badung ,Jumat ( 7/11/2025)
Mangupura (Kutatv.com)-Rapat Paripurna masa persidangan pertama DPRD Kabupaten Badung tahun sidang 2025 – 2026 , Penyampaian jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi DPRD kabupaten Badung, bertempat ruang sidang Utama Gedung DPRD Kabupaten Badung, Jumat (7/11/2025)
Rapat Paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti, didampingi Wakil Ketua II I Made Wijaya dan Wakil Ketua III I Made Sunarta,
Agenda rapat jawaban pemerintah terhadap pandangan umum fraksi DPRD kabupaten Badung, serta penjelasan DPRD atas sejumlah Rancangan Peraturan Daerah ( Ranperda) yang tengah dibahas.
Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yaitu Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Raperda tentang Pemberian Insentif dan/atau Kemudahan Penanaman Modal, Raperda Inisiatif DPRD yaitu Raperda tentang Perlindungan dan Penertiban Hewan Penular Rabies dan Raperda Fasilitas Perlindungan Kekayaan Intelektual.
Usai rapat, Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti, menyampaikan “Saran timbang dan usulan dari dewan semua sudah dijawab, dengan penurun PAD ( Pedapatan Asli Daerah) dirancang sebelumnya 10,6 triliun menjadi 9,5T , menurutnya merupakan realistis setelah dua tahun berturut-turun PAD tidak tercapai target oleh OPD terkait”.
“Menyoroti tentang perubahan proyeksi APBD tahun 2026 dan mengapresiasi langkah-langkah yang telah diambil untuk menurunkan target PAD (Pendapatan Anggaran Daerah), yang semula Rp 11,5 triliun lebih menjadi 9,5triliun lebih atau berkurang sebesar Rp 2 triliun lebih, merupakan bentuk evaluasi agar penyusunan APBD kedepan lebih berhati-hati dan terukur”,jelasnya.
Gumanti berharap, bahwa langkah ini dapat membantu meningkatkan realisasi pendapatan daerah dan mengurangi risiko rasionalisasi belanja.
“Kami juga menekankan pentingnya melakukan evaluasi dan perencanaan yang cermat dalam menyusun APBD ke depan, sehingga program-program yang dijalankan dapat lebih efektif dan efisien”, ujar Gumanti
Menurutnya “yang kita inginkan Pedapatan dulu baru belanja, bukan blanja dulu baru pendapatan. Sehingga tidak terjadi rasionalisai belanja bila target PAD tidak tercapai, juga berimplikasi pada seluruh elemen komponen Pemerintah Kabupaten Badung, program kerja kegiatan Pemerintah akan dirasionalisai”, tegas Gumanti.
Editor : Ajk/ktv
