Kutatv.Com || Semarapura. Pemerintah Kabupaten Klungkung bersama DPRD Kabupaten Klungkung bersinergi dalam memperkuat perekonomian kerakyatan. Bupati Klungkung I Made Satria hadir dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT Penjamin Kredit Daerah Bali Mandara (Perseroda) dalam Rapat Paripurna I Masa Persidangan I Tahun Sidang 2026 pada Senin (9/11/2026) di Ruang Sabha Nawa Natya, Gedung DPRD Klungkung.
Kehadiran Bupati Satria sebagai komitmen Pemkab Klungkung untuk memastikan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lokal mendapatkan kepastian hukum serta dukungan akses permodalan yang kuat.
Sidang paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Klungkung Anak Agung Gde Anom bersama Wakil Ketua I I Wayan Baru ini berjalan dinamis melalui tiga tahapan utama: penyampaian penjelasan kepala daerah, pemandangan umum fraksi-fraksi, hingga penyampaian jawaban kepala daerah. Turut mendampingi dalam persidangan tersebut Wakil Bupati Tjokorda Gde Surya Putra, jajaran Forkopimda, para Asisten, serta pimpinan OPD di lingkungan Pemkab Klungkung.
Dalam tanggapannya atas pandangan umum fraksi-fraksi, Bupati I Made Satria menegaskan beberapa poin strategis:
Landasan Hukum Matang: Pembahasan Ranperda penyertaan modal di luar Propemda sah secara legalitas sesuai regulasi yang berlaku dan didukung dokumen kajian akademik sebagai dasar kebutuhan daerah.
Daya Ungkit Ekonomi: Rencana penyertaan modal Rp1 miliar pada TA 2027 akan meningkatkan total modal disetor menjadi Rp2 miliar. Langkah ini diproyeksikan menyumbang dividen Rp22–24 juta per tahun ke APBD sekaligus membuka kapasitas jaminan kredit baru senilai Rp10 miliar hingga Rp15 miliar bagi sektor produktif. Penambahan aset ini dipastikan tidak mengganggu anggaran belanja prioritas.
Perluasan Jangkauan UMKM: PT Jamkrida Bali Mandara tercatat telah mengkover 47.572 pelaku UMKM di Klungkung dengan plafon penjaminan mencapai Rp2,8 miliar lebih. Melalui tambahan modal 2027, Pemkab Klungkung menargetkan perlindungan kredit mikro baru bagi 200 hingga 600 pelaku UMKM lokal.
Transparansi & Akuntabilitas: Bupati memaparkan akumulasi dividen yang telah disetor ke kas daerah periode 2015–2025 sebesar Rp1.780.264 telah diverifikasi secara akurat sesuai data resmi perusahaan.
Sinergi antara eksekutif dan legislatif ini diharapkan dapat segera mengesahkan Ranperda menjadi Perda demi memberikan dampak nyata bagi penguatan ekonomi masyarakat Klungkung.
