Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis
Mangupura (Kutatv.com) Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) dengan empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) strategis, yaitu Dinas PUPR, Dinas Perkim, Dinas Kominfo, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) di Ruang Rapat Pimpinan DPRD Badung, Kamis (6/11/2025).
Raker dipimpin oleh Ketua Komisi II DPRD Badung, I Made Sada didampingi Anggota Komisi II, yaitu I Wayan Regep, I Wayan Edi Sanjaya, I Made Sudira dan I Nyoman Artawa.
Raker ini membahas dan memfinalisasi Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2026.
I Made Sada, menyatakan bahwa pembahasan ini bertujuan untuk memaksimalkan anggaran sesuai wacana Bupati Badung agar percepatan pengesahan APBD 2026 segera dilakukan. Komisi II memiliki sempilan mitra kerja, “Pada pembahasan hari ini dilakukan dengan empat OPD karena keterbatasan waktu pembahasan anggaran”, jelas Mada Sada Anggota DPRD asal Legian Kuta.
Program strategis dan prioritas yang kita kerja dengan “Alokasi anggaran untuk masing-masing OPD cukup besar, antara lain Dinas PUPR sebesar lebih dari Rp3 triliun, Dinas Perkim sebesar Rp297 miliar, DLHK sebesar Rp374 miliar, dan Kominfo sebesar Rp146 miliar”, kata Made Sada
Beberapa poin penting yang dibahas dalam Raker ini antara lain, Menyoroti persoalan kemacetan dan estetika utilitas di Badung, dilakukan peningkatan kwalitas jalan lingkar selatan dan lingkar Canggu,sehingga dapat mengurai kemacetan.
Menyoroti program bedah rumah yang sudah menerima sekitar 1.600 permohonan dari masyarakat, yang sudah dianggarkan sebesar Rp.30 juta untuk renovasi dan rumah baru Rp.50 juta. “ Pada APBD tahun 2026 dilakukan kajian agar bisa dinaikan, menurut Made Sada Rp.50 juta tidak mencukupi”,tegasnya.
“Tahun 2026 sebanyak 600 unit rumah baru yang sudah terverifikasi bisa direalisasi” ujar Made Sada dengan wajah optimis.
Menyoroti pengelolaan sampah di Badung ada sekitar 41 TPS3R yang aktif, belum mampu mengatasi permasalahan sampah ,”Mengusulkan penundaan penutupan TPA Suwung karena belum ada solusi pasti”, kata Made Sada.
Mengapresiasi inovasi Pemerintah dan jajarannya peran Kominfo dengan meluncurkan program “Kontak Bupati” yang memaksimalkan layanan aduan masyarakat, keamanan wilayah pariwisata dengan pemasangan CCTV di seluruh Kawasan Badung.
Made Sada berharap bahwa dengan pembahasan ini, APBD 2026 dapat lebih realistis dan tepat sasaran, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Badung.
Editor : Ajk/ktv
