Kutatv.Com || Mangupura. Komisi I DPRD Kabupaten Badung menggelar Rapat Kerja (Raker) bersama lima (5) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) membahas evaluasi program yang telah berjalan pada tahun anggaran 2026 serta koordinasi program tahun 2027 pada Rabu (11/11/2026) di Ruang Gosana II Lantai II Kantor Sekretariat DPRD Badung, Puspem Badung.
Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara serta dihadiri sejumlah Anggota Komisi, seperti Wayan Sugita Putra, Wayan Puspa Negara, Made Rai Wirata, dan Tommy Martana.
Dari pihak eksekutif hadir, Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Made Surya Darma, Kepala Satpol PP Badung I Gusti Agung Ketut Suryanegara, sedangkan untuk Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Badung, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kabupaten Badung diwakilkan.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Badung I Gusti Lanang Umbara, S.Sos., menegaskan keterbatasan Sumber Daya Manusia (SDM) hingga buruknya kondisi sarana dan prasarana perangkat daerah menjadi catatan serius, dalam mengevaluasi pelaksanaan program pemerintah daerah.
Lebih lanjut, Lanang Umbara menyatakan Kabupaten Badung masih membutuhkan sekitar 6.000 tenaga pegawai untuk memenuhi kebutuhan ideal pelayanan pemerintahan.
Berdasarkan pemaparan dalam rapat, Lanang Umbara menyebutkan kebutuhan ideal pegawai di Kabupaten Badung mencapai sekitar 22.000 orang. Namun, jumlah pegawai yang tersedia saat ini baru sekitar 16.000 orang.
Hal tersebut berarti masih terdapat kekurangan sekitar 6.000 tenaga kerja yang dibutuhkan untuk menunjang berbagai sektor pelayanan publik.
“Yang pertama, terkait keterbatasan SDM kita yang memang masih kurang di Kabupaten Badung. Idealnya, kita harus ditunjang oleh sekitar 22 ribu tenaga atau pegawai. Namun, yang existing sekarang baru sekitar 16 ribu. Jadi, kita masih kekurangan kurang lebih 6 ribu tenaga,” kata Lanang Umbara Politisi asal Petang ini.
Menurutnya, kekurangan tersebut tidak hanya terjadi pada satu sektor, melainkan hampir di berbagai bidang pelayanan pemerintahan, mulai dari tenaga guru, staf administrasi sekolah, tenaga pelayanan kesehatan, rumah sakit, hingga personel Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan petugas pemadam kebakaran.
“Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian serius karena ketersediaan SDM menjadi salah satu faktor penting dalam memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan optimal,” kata Lanang Umbara
oleh karena itu, Lanang Umbara meminta Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Badung agar segera melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat, guna mencari solusi atas keterbatasan tenaga pegawai tersebut.
Bahkan, Komisi I DPRD Badung siap memberikan pendampingan, jika diperlukan untuk memperjuangkan kebutuhan tenaga pegawai Kabupaten Badung ke Pemerintah Pusat.
“Kalau memang perlu pendampingan dari kami, Komisi I DPRD Kabupaten Badung, kita siap berangkat bersama-sama. Kami berharap ada arahan, petunjuk, dan kebijakan dari pemerintah pusat agar Kabupaten Badung diberikan kewenangan untuk mengangkat pegawai sesuai kebutuhan daerah,” tegasnya.
Lanang Umbara juga menambahkan pemerintah daerah pada prinsipnya siap membahas berbagai skema pengangkatan tenaga apabila kebijakan tersebut memungkinkan, termasuk mekanisme pembiayaan yang harus disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah.
Selain persoalan SDM, Lanang Umbara juga menyoroti kondisi sarana dan prasarana perangkat daerah, khususnya kendaraan operasional Satpol PP Kabupaten Badung yang dinilai sudah tidak layak dan memprihatinkan.
Persoalan tersebut mencuat, setelah dalam rapat disampaikan bahwa sejumlah kendaraan operasional Satpol PP mengalami kerusakan. Bahkan, pengajuan kebutuhan kendaraan disebut telah disampaikan sejak 2023, tetapi hingga kini belum terealisasi.
Menurut Lanang Umbara, kondisi tersebut menjadi catatan penting karena kendaraan operasional merupakan salah satu penunjang utama dalam menjalankan tugas penegakan peraturan daerah, ketertiban umum, serta pelayanan kepada masyarakat.
“Kendaraan operasional Satpol PP kita kondisinya sudah memprihatinkan. Tadi disampaikan bahwa pengajuan sudah dilakukan sejak tahun 2023, tetapi sampai sekarang belum bisa direalisasikan,” ujarnya.
Terkait belum terealisasinya pengadaan kendaraan tersebut, Lanang Umbara menduga terdapat sejumlah pertimbangan dalam pengalokasian anggaran, termasuk skala prioritas belanja pemerintah daerah.
Namun, Lanang Umbara akan menelusuri lebih lanjut penyebab tertundanya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana tersebut.
“Ini yang akan kita telusuri, kenapa bisa terhambat cukup lama sehingga kendaraan operasional Satpol PP kita kondisinya memprihatinkan,” tandasnya.
Lanang Umbara menegaskan, berbagai persoalan yang ditemukan dalam rapat kerja tersebut tidak akan berhenti sebatas pembahasan.
Bahkan, Lanang Umbara akan menginventarisasi seluruh catatan dan masukan dari perangkat daerah untuk dirumuskan menjadi kesimpulan serta rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten Badung.
Oleh karena itu, Lanang Umbara berharap rekomendasi tersebut menjadi bahan evaluasi sekaligus dorongan bagi pemerintah daerah agar kebutuhan SDM, sarana, dan prasarana perangkat daerah mendapatkan perhatian dalam penyusunan kebijakan maupun penganggaran.
“Besarnya kebutuhan pelayanan masyarakat di Kabupaten Badung harus diimbangi dengan ketersediaan tenaga aparatur yang memadai serta fasilitas operasional yang layak,” kata Lanang Umbara.
Isu krusial lainnya yang menjadi pembahasan mendalam mengenai tunggakan Pajak Hotel dan Restoran (PHR) di Badung yang saat ini mencapai sekitar Rp 800 miliar lebih.
Lanang Umbara menegaskan bahwa dana pajak tersebut merupakan uang murni milik Pemerintah dan masyarakat Kabupaten Badung yang dititipkan oleh para wisatawan kepada para pengusaha.
“Yang namanya Pajak Hotel dan Restoran (PHR) itu adalah uang murni, haknya adalah uang Pemerintah Kabupaten Badung, atau uangnya masyarakat Kabupaten Badung, uangnya rakyat Badung yang dititipkan oleh tamu, oleh para wisatawan kepada para pengusaha,” pungkasnya.
