Kutatv.com || Mangupura. Ketua DPRD Kabupaten Badung I Gusti Anom Gumanti memimpin Rapat Kerja Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Badung bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Kabupaten Badung, pada Kamis (17/9/2026) di Gedung Sekretariat DPRD Badung.
Rapat turut dihadiri Wakil Ketua I DPRD Badung A.A. Ngurah Ketut Agus Nadi Putra, Wakil Ketua III I Made Sunarta, Anggota Banggar DPRD serta Tim Ahli Badan Anggaran DPRD Kabupaten Badung. Dari TAPD Kabupaten Badung hadir Ketua TAPD IB Surya Suamba, beserta anggota TAPD Kabupaten Badung.
Rapat kerja ini menjadi bagian dari pembahasan dan koordinasi antara DPRD dan Pemerintah Kabupaten Badung terhadap Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026, dalam mencermati serta menyelaraskan berbagai aspek penganggaran daerah, sehingga pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan prioritas daerah.
Ketua DPRD Badung, I Gusti Anom Gumanti ditemui usai rapat Paripurna mengatakan rapat paripurna tentang jawaban pemerintah terhadap pandangan umum masing – masing fraksi atas rancangan APBD perubahan tahun 2026.
“saya kira tadi sudah semuanya di jawab oleh bapak bupati sekiranya ada hal menjadi pertanyaan, saran Dewan tentang APBD perubahan tahun 2026,”jelas Ketua DPRD Badung I Gusti Anom Gumanti.
Anom Gumatipun menambahkan bahwa Bupati Badung sudah diberikan waktu dan untuk menyampaikan jawabannya, dan Ketua – Ketua Fraksi untuk menelaah lebih lanjut jawaban tersebut, untuk nanti bisa dijadikan refrensi di dalam memutuskan Sidang Paripurna dalam pengambilan keputusan, apakah diterima atau tidak jawaban dari Bupati Badung.
“Jadi saya berharap, kamipun berharap Pimpinan DPRD agar temen-temen di fraksi untuk lebih mementingkan asas manfaat APBD ini, untuk masyarakat Badung, kalau memang APBD ini untuk masyarakat Badung tentu kita akan sahkan,” jelas Anom Gumanti.
Melalui sinergi antara Banggar DPRD dan TAPD, diharapkan proses pembahasan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2026 dapat menghasilkan kebijakan yang transparan, akuntabel, efektif, dan berpihak pada kepentingan masyarakat Kabupaten Badung.
