KutaTv.Com || Mangupura. Komisi 1 DPRD Badung, menggelar rapat kerja terkait laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati Badung tahun 2026 pada kamis (9/4/2026) bertempat di ruang rapat gosana 2 gedung DPRD Badung, Puspem Badung.
Pada rapat kerja LKPJ ini, dihadiri oleh Wakil Ketua 1 Komisi 1 DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, Wakil Ketua 2 Komisi 1, I Wayan Loka Astika, Sekretaris 1 Komisi 1 DPRD Badung, I Putu Dendy Astra Wijaya, Sekretaris 2 Komisi 1 DPRD Badung, I Made Rai Wirata bersama Anggota Komisi 1 dan organisasi perangkat daerah terkait seperti Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Riset dan Inovasi Daerah, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik , Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Badan Penanggulangan Bencana Daerah , Badan Pertanahan, Dinas Satpol PP, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Badung.
Menurut Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Badung, I Gusti Lanang Umbara, dari LKPJ ini dari hasil evaluasi hasilnya cukup bagus dari program program yang telah dilaksanakan, dan apa saja yang menjadi kendala. Serapan anggaran di masing masing OPD dari 75 persen hingga 90 persen.
“adapun hal hal yang tidak bisa 100 persen, dikarenakan adanya kebijakan dari pemerintah pusat terkait efisiensi dan juga ada tunjangan tunjangan pegawai yang sudah pensiun begitu juga pegawai kontrak sudah beralih ke tenaga P3K, sedangkan untuk kepentingan masyarakat sudah tercapai semua”, kata Lanang Umbara.
Komisi 1 DPRD Badung telah memberikan masukan kepada OPD terkait, untuk senantiasa meningkatkan kinerja dan penyempurnaan kinerja pelayanan kepada masyarakat.
Dari LKPJ ini. Komisi 1 akan berencana memberikan rekomendasi untuk peningkatan penyediaan sarana seperti kendaraan operasional seperti Truk Sampah dan Kendaraan Operasional penunjang untuk satpol PP sehingga mampu menjaga keamanan dan kenyamana wisatawan yang berlibur di Kabupaten Badung begitu juga untuk penambahan jumlah pegawai.
“Kami juga sudah sampaikan tadi kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, untuk bisa melobi ke pusat agar kita di Badung diberikan kekhususan di dalam mengangkat pegawai, karena kita ketahui bersama Badung ini adalah barometer / urat nadi perekonomian Bali”, kata Lanang Umbara.( Jul/Ktv )
