Kutatv.Com || Mangupura. Persoalan status lahan pelaba Pura milik Desa Adat Tanjung Benoa, Kecamatan Kuta Selatan, yang kini digunakan sebagai lokasi SMP Negeri 3 Kuta Selatan (Kutsel), mendapat perhatian Komisi IV DPRD Badung. Dewan berencana menelusuri riwayat penggunaan lahan tersebut untuk memastikan dasar hukum dan administrasi pemanfaatannya oleh pemerintah daerah.
Langkah ini menyusul permintaan Desa Adat Tanjung Benoa agar Pemkab Badung segera memberikan kepastian penyelesaian terhadap lahan seluas sekitar 64 are yang telah dimanfaatkan untuk fasilitas pendidikan selama 33 tahun.
Ketua Komisi IV DPRD Badung, I Nyoman Graha Wicaksana, mengatakan pihaknya akan memanggil Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga (Disdikpora) Badung serta berkoordinasi dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Pembahasan tersebut diperlukan untuk menggali sejarah awal pemanfaatan lahan, termasuk kemungkinan adanya penyerahan aset maupun kesepakatan antara pemerintah daerah dengan desa adat.
Menurut Graha, kejelasan riwayat aset menjadi dasar penting sebelum DPRD mengambil langkah lebih lanjut. Sebab, penggunaan tanah milik desa adat untuk kepentingan fasilitas pendidikan yang dikelola pemerintah harus memiliki landasan hukum dan administrasi yang jelas.
Ia mencontohkan pemanfaatan lahan untuk SMA Negeri 2 Kuta yang melibatkan kerja sama antara pemerintah dengan Desa Adat Kedonganan. Dalam kerja sama tersebut terdapat komitmen terkait pengembalian aset. Namun, untuk lahan SMPN 3 Kuta Selatan, pihaknya belum mengetahui apakah terdapat perjanjian maupun komitmen serupa.
“Kalau memang ada perjanjian yang mewajibkan pemerintah Kabupaten Badung mengembalikan aset desa adat, tentu harus kita tindaklanjuti. Tetapi, kita harus membaca dan memahami terlebih dahulu komitmennya seperti apa,” ujarnya saat ditemui di Pantai Kuta pada Sabtu (14/11/2026)
Graha menjelaskan, status kepemilikan dan administrasi lahan akan menentukan arah penyelesaian persoalan tersebut. Apabila lahan telah diserahkan secara sah kepada pemerintah daerah, maka statusnya menjadi aset pemerintah. Sebaliknya, jika belum ada proses penyerahan aset, kondisi tersebut perlu dikaji lebih lanjut berdasarkan ketentuan yang berlaku.
Salah satu alternatif penyelesaian yang dapat dipertimbangkan adalah mekanisme tukar guling atau ruislag. Meski demikian, opsi tersebut tidak bisa langsung diputuskan sebelum pemerintah mengetahui secara pasti status lahan dan kesepakatan awal yang mendasari penggunaannya.
Ia mengingatkan, penyediaan lahan pengganti juga bukan perkara sederhana. Selain harus mempertimbangkan kesesuaian lokasi, pemerintah perlu memperhitungkan nilai aset yang akan dipertukarkan. Terlebih, harga tanah di kawasan Tanjung Benoa tergolong tinggi, bahkan dapat mencapai ratusan juta hingga miliaran rupiah.
“Tidak serta-merta kalau ada tanah pengganti, langsung bisa dilakukan. Harus dicari dan dikaji juga karena nilai tanah di kawasan Tanjung Benoa cukup tinggi. Karena itu, kami perlu rapat terlebih dahulu dengan Dinas Pendidikan dan BPKAD untuk memahami histori serta status aset tersebut,” jelasnya.


