Anom Gumanti Desak Percepatan Revetmen Pantai Kuta, Harapkan Pengisian Pasir 100 meter Ke Dalam Dari Bibir Pantai


Kutatv.Com || Mangupura. Penataan pantai Kuta diprediksi molor dari jadwal, hal ini dikarenakan pelaksanaan pengisian pasir (revetment) hingga kini belum juga dilakukan walaupun pengerjaan untuk 5 unit pemecah gelombang telah dirampungkan (breakwater).
Untuk itu, Ketua DPRD Kabupaten Badung, I Gusti Anom Gumanti mendesak percepatan realisasi program tersebut, mengingat pengisian pasir (revetment) pantai Kuta menjadi kewenangan Balai Wilayah Sungai (BWS) Bali Penida. “Kami berharap mudah-mudahan ada progress lagi, meski tidak mengetahui kendalanya,” kata Anom Gumanti, saat aksi bersih pantai Kuta di kawasan tsunami shelter pada Sabtu (14/11/2026)

Anom Gumanti mengatakan, Dprd Badung akan mendorong koordinasi lebih intensif dengan jajaran teknis, terutama Dinas PUPR, agar kendala yang menyebabkan lambannya progres revetmen dapat segera ditindaklanjuti.
“Nah, tentu nanti untuk urusan sekarang yang barangkali belum bisa maksimal berjalan, tentu kami akan meminta kepada teman-teman di teknis yang berhubungan dengan ini, seperti Dinas PUPR, untuk menindaklanjuti agar selalu berkoordinasi tentang hal ini, kenapa progress-nya sedikit lambat,” kata Anom Gumanti.
Menurutnya, salah satu kendala yang sempat muncul berkaitan dengan kesiapan kapal laut yang digunakan dalam proses pengisian pasir.
“jadi, pada saat itu sudah dikoordinasikan karena mungkin kendala teknis ya, terutama adalah tentang penyediaan kapal lautnya yang sedikit terkendala atau kapalnya katanya bermasalah itu,” kata Anom Gumanti.

 Pelaksanaan revetmen mampu mengembalikan kondisi bibir pantai Kuta seperti sebelumnya, dengan target pelebaran hingga 100 meter apabila memungkinkan.
“Namun, jika kondisi teknis dan tidak memungkinkan, pelebaran sekitar 30 hingga 40 meter ke dalam dari bibir pantai,” harap Anom Gumanti.
Lebih jauh, Anom Gumanti menilai revetmen bukan sekadar persoalan pemulihan kawasan pesisir, tetapi juga berkaitan dengan rencana pemerintah pusat mengoperasikan kereta (trem) di kawasan pantai.
Menurutnya, keberadaan bibir pantai yang memadai menjadi salah satu faktor penting agar rencana tersebut dapat berjalan.
“Ya, gimana mengoperasikan kereta itu, kalau bibir pantai kita enggak ada. Nah, kita berharap agar hal-hal ini bisa diatensi baik oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat. Kalau Pemerintah Kabupaten Badung kan sudah pasti,” tutupnya.

Berita Terkait

KPU BADUNG BORONG DUA PENGHARGAAN NASIONAL ...
Anom Gumanti Dorong Pengendalian Banjir Melalui ...
Sambut HUT Ke-17 Mangupura, DPRD Badung ...
Tradisi Agraris Jembrana Kembali Bergeliat, Lomba ...